BPIH Tahun ini Rp 34,641 Juta

BPIH Tahun ini Rp 34,641 Juta

Rapat antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016 membuahkan hasil. Disepakati biaya haji tahun ini turun USD 132 atau setara Rp 1.768.800. “Komitmen kita tinggi, juga oleh Komisi VIII, kualitas penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita bersyukur PBIH dari sisi kurs dollar mengalami penurunan jadi rata-ratanya USD 2.585 dollar,” kata Menag Lukman Hakim Saifuddin usai rapat di komplek DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa, disebutkan direct cost yang harus dibayar jamaah yakni sebesar Rp 34.641.304. Rinciannya antara lain komponen penerbangan Rp 25.434.354 dan rata-rata pemondokan di Makkah 4.366 Riyal atau setara Rp 15.568.620 (kurs Rp 3.570). Sementara itu indirect cost yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan haji 2016 yakni sebesar Rp 3.941.988.381. Di mana ada alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH 1437 H atau 2016 sebesar Rp 40 miliar.
Penurunan biaya yang harus dibayar jamaah bukan berarti penurunan pelayanan. Komisi VIII dan Kemenag sepakat untuk meningkatkan beberapa aspek pelayanan, antara lain:
Memberikan pelayananan makan sebanyak 24 kali selama di Mekkah (tahun sebelumnya 15 kali). Meningkatkan pelayananan pada jamaah haji dengan peningkatan pelayanan bus shalawat untuk 91 persen dari jumlah jamaah yang tinggal pada jarak lebih dari 1500 meter dari Masjidil Haram. Menambah frekuensi manasik haji menjadi 2 kali untuk tingkat kabupaten/kota dan 8 kali untuk tingkat KUA dan untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 2 kali. Pelayanan kualitas pelayanan bus antar kota, serta peningkatan fasilitas dan pelayanan di Armina.

Dalam rapat tersebut juga diputuskan, masa haji 2016 tidak akan menggunakan mata uang dolar AS untuk transaksi jemaah haji. Semua transaksi yang dilakukan hanya menggunakan Rupiah dan Real. Tujuannya untuk mengefisiensikan ongkos menuju tanah suci. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam masa haji tahun ini hanya ada dua mata uang yang akan digunakan. Penggunaan Rupiah mengacu kepada Undang-Undang Mata Uang. “Jadi seluruh transaksi yang dilakukan di republik Indonesia ini menggunakan rupiah sesuai dengan amanat undang-undang mata uang. Kalau melanggar ada sanksi pidana dan macem-macem,” jelasnya.

Sedangkan mata uang kedua adalah Real. Mata uang ini hanya digunakan untuk transaksi di tanah suci. Karena transaksi di sana hanya dapat menggunakan Real, bukan Dolar ataupun Rupiah. Dia meyakini, keputusan ini berdampak positif. “Implikasinya apa? Kalau tahun lalu kita masih menggunakan kurs dolar. Kita ingat waktu kami ketok saat itu kurs dolar Rp 12.500 ketika mereka mau melunasi ternyata kurs dolar naik menjadi Rp 13.500 maka setoran jemaah naik. Kenapa? Karena menyesuaikan kurs dolar itu,” jelasnya.

Saleh menegaskan penetapan ini akan sangat menguntungkan jemaah haji dalam melakukan persiapan. Dengan tidak mengacu pada kurs dolar maka biaya yang harus disiapkan jemaah tidak akan berubah-ubah. Maka ini memberikan insentif yang cukup. “Tahun ini karena pakai Rupiah, maka jemaah tidak akan terpengaruh dengan fluktuatif dolar. Karena penetapannya Rupiah. Jadi kalau penetapan harga rata-rata biaya ongkos haji Rp 34.641.340, andai kata mereka bayar besok angkanya sama. Kalau bayar dua bulan lagi juga sama. Ini drastis,” tutupnya. (Detik/Merdeka/ton)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*